Pada hari Senin (6/3), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo mengikuti Rapat Kerja (Raker) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo. Raker tersebut dipimpin oleh Istana, S.H., M.I.P., selaku Ketua Pansus LKPJ. Raker ini dimaksudkan untuk menyempurnakan LKPJ sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna LKPJ dijadwalkan akan disampaikan pada Kamis, 9 Maret 2023. LKPJ ini merupakan pengalaman pertama LKPJ yang dipimpin oleh penjabat bupati, namun diharapkan hal ini tidak mengurangi substansi dari isi LKPJ tersebut. Permasalahan permasalahan sosial seperti kemiskinan untuk dapat menjadi perhatian lebih lanjut. Di samping sosial, urusan infrastruktur juga perlu ditingkatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.

Wakil ketua pansus LKPJ, Lajiyo Yok Mulyono, menyampaikan bahwa pada tahun anggaran sebelumnya cukup banyak hal yang harus dievaluasi namun belum disampaikan dalam LKPJ. Pelaksana Tugas Kepala Bappeda, Drs. Eka Pranyata menyampaikan bahwa penyusunan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai melaksanakan audit keuangan, sehingga hasil audit dapat menjadi bagian dari LKPJ. Di dalam LKPJ juga termasuk program prioritas DIY yang dilaksanakan di tahun 2022. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo, Triyanto Raharjo, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa indikator-indikator kinerja pembangunan daerah akan menjadi bagian dari dokumen LKPJ.