Bapperida Kabupaten Kulon Progo turut menghadiri rapat Integrasi Data dalam rangka Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Regional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026. Acara ini dilaksanakan pada hari Kamis (20/8) bertempat di Aula Prof. Boedi Harsono Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya membangun data penatagunaan tanah yang terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah DIY. Dalam rapat tersebut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Istimewa Yogyakarta menekankan pentingnya penyusunan NPGT sebagai instrumen untuk memberikan gambaran mengenai kondisi penggunaan dan pemanfaatan tanah serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Selain memetakan luas dan sebaran pemanfaatan lahan, NPGT menjadi instrumen penting untuk melacak pergeseran fungsi tanah, tren pemanfaatan ruang, dan sinkronisasinya dengan rencana tata ruang. Informasi mendalam dari NPGT ini membantu pemerintah merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif. Menurut BPN DIY, dokumen ini memetakan kondisi penatagunaan tanah secara riil, termasuk area yang sudah atau belum sejalan dengan rencana tata ruang, serta fluktuasi perubahan lahan akibat dinamika wilayah. Data tersebut berfungsi sebagai instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan sektor pertanahan, penataan ruang, dan arah pembangunan. Langkah keterpaduan ini mendesak dilakukan agar pengelolaan tanah berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, kesejahteraan warga, dan keberlanjutan jangka panjang.