KEWIRAUSAHAAN PEMERINTAH
Oleh: Insan Hidayat, S.Sos., MPP. MPA.
Kasubid Pertanian Perdagangan dan Koperasi BAPPEDA Kulon Progo

Momentum Revolusi Industri 4.0 yang menggaung seantero dunia terus membawa dampak sosial ekonomi dan proses birokrasi di pemerintahan. Dampak sosial dapat kita lihat dengan makin sedikitnya interaksi antar individu dalam masyarakat dengan cara bertatap muka langsung, namun justru interaksi social berkembang lebih luas dan massif dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi. Sedangkan dampak ekonomi secara otomatis akan didapatkan karena perkembangan proses interaksi sosial masyarakat yang lebih luas tersebut. Pola-pola produksi dan distribusi serta hubungan kerja mulai berubah dengan memanfaatkan kecanggihan sistem informasi dan komunikasi yang sudah tersedia. Perdagangan dan bisnis antar negara, antar benua menjadi lebih mudah untuk diakses oleh semua orang. Misal makin maraknya bisnis impor barang dari China, Korea, Jepang dan Timur Tengah. Pencarian kerjapun tidak hanya terbatas dalam suatu negara saja namun justru semakin luas sesuai tingkat keahlian dan ketrampilan manusianya. Khusus untuk sektor publik pemerintah hendaknya dapat menyesuaikan diri baik secara ideologi, program maupun aspirasi masyarakat terkait arus revolusi industri 4.0 ini. Pemerintah baik pusat hingga daerah dapat menciptakan program kerjanya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang tersedia.

Mengingat Kabupaten Kulon Progo menjadi daerah dengan anggaran yang relatif sedikit dibanding 4 kabupaten/kota lain di DIY maupun dengan daerah lain di Indonesia sehingga menuntut desain program dan kegiatan pembangunannya dapat menyesuaikan dengan momentum revolusi industry 4.0 yang terus bergerak cepat dan berdampak signifikan bagi sistem sosial ekonomi masyakarat. Kulon Progo harus mampu menciptakan desain program yang dapat menjawab tantangan kemajuan sosial ekonomi dunia supaya dapat melindungi masyarakat Kulon Progo dari ganasnya serbuan kapitalisme perusahaan-perusahaan besar dunia. Sumber daya manusia pemerintah dalam hal ini ASN harus tanggap dan mau belajar lebih dalam melayani gerakan sosial ekonomi masyarakat dunia yang merambat hingga Kulon Progo untuk pengembangan sektor-sektor bisnisnya. Memang bukan pekerjaan mudah untuk merubah pola kinerja ASN dan pola kinerja program-program pembangunan di Kulon Progo, namun perlu optimisme dari sekarang untuk menjawab tantangan masa depan Kulon Progo.

Kulon Progo dapat mengambil contoh negara kecil Singapura yang terletak tidak jauh dari Indonesia, dengan memanfaatkan pola kinerja pemerintahan yang berjiwa wirausaha. Singapura telah tumbuh menjadi salah satu negara anggota G20 (negara yang ber-PDRB di atas 1 miliar dollar Amerika) dimana Singapura tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup besar, jumlah penduduk yang kecil, luas wilayah yang sempit, namun mampu mengelola birokrasi pemerintahnya yang bersifat pro bisnis. Program besar Singapura yakni dengan menangkap FDI ( Foreign Direct Investment: INVESTASI LANGSUNG dari pihak asing). FDI ditangkap dan dikelola dengan menerbitkan seperangkat kebijakan yang pro pasar dan pro bisnis namun tetap memberdayakan warga negaranya dengan membangun pusat-pusat penelitian, universitas-universitas berkualitas (NUS, NTU, SMU) untuk pengembangan sumber daya manusianya. Sedangkan kegiatan alih ilmu dan teknologi dilakukan dengan mendatangkan ahli-ahli dan profesor dari Negara maju (USA, Jerman, Israel, Perancis).

AGENDA RISET:
1. Sejauh mana pemerintah (Pusat/ DIY/ Kulon Progo) merespon proyek revolusi industry 4.0?
2. Bagaimana kesiapan anggaran, SDM, desain program Pemerintah Kulon Progo dalam mengadopsi pola kinerja daerah/ negara maju?
3. Adakah strategi khusus pemerintah daerah dalam menghadapi system bisnis masyarakat yang bergerak cepat?
4. Apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah untuk lebih mendekatkan birokrasinya menjadi berjiwa wirasusaha?