Rapor Merah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dan Unmeet Need Program KB

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan MDGs di tahun 2013 yang masih mendapatkan rapor merah yakni indeks penurunan kemiskinan dan Unmeet Need Keluarga Berencana. Penurunan kemiskinan di DIY selama tahun 2013 masih berkisar pada angka 0,84 % dari target 2 % per tahun 2013. Sedangkan Program unmeet need KB menjadi kendala karena fenomena reproduksi dan perilaku seksualitas beresiko pada anak muda maupun masyarakat di tahun-tahun terakhir semakin tidak terkendali. Disamping itu, tempo pelaksanaan MDGs sesuai target yang dijadwalkan tinggal 19 bulan lagi diharapkan benar-benar dapat memacu akselerasi dan penekanan program-program yang masih merah dalam rapot tahunan serta mendorong pemantapan detail program dalam RKPD kabupaten/kota se-DIY 2015.

Dari situasi dan kondisi tersebut perlu adanya perhatian dan penekanan yang serius terkait tujuan-tujuan global dalam MDGs tentang yakni indeks penurunan kemiskinan dan unmeet need KB di DIY oleh pemerintah maupun semua pemangku kepentingan di daerah. Meskipun capaian penurunan kemiskinan masih jauh di bawah target namun berhasil melampaui rata-rata angka penurunan kemiskinan yang berada di angka 0,41 % tiap tahunnya sebelum tahun 2013. Masalah perilaku seksualitas di kalangan warga negara Indonesia khususnya DIY menjadi begitu mengkhawatirkan karena penanganan dan pertumbuhan kasusnya sangat tinggi disparitasnya. Bappeda DIY maupun kabupaten /kota diharapkan dapat memantau serta mencermati ketepatan dan keakuratan program dan kegiatan SKPD apakah sudah termasuk dalam dokumen RKPD 2015 untuk terus bekerja untuk pencapaian target MDGs di tahun terakhir jadwal pelaksanaan yakni 2015.

Demikian ulasan singkat dari paparan Kepala BAPPEDA DIY dalam sambutannya untuk pembukaan rapat kerja monitoring dan evaluasi Program MDGs di Indonesia khususnya wilayah DIY yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2014 di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara yang diinisiasi oleh BAPPEDA DIY dengan mengundang ke 4 ketua Pokja Program MDGs yakni Dinas Sosial DIY, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, Dinas Kesehatan DIY dan Badan Lingkungan Hidup DIY. Selain itu juga dihadiri oleh stakeholder yang berkaitan dengan kepentingan MDGs seperti LSM Walhi, PKBI, KPA DIY, dan VESTA dari pegiat komunitas anti HIV/AIDS DIY. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh dr. Dicky Budiman, M.Sc, MPH selaku reviewer program-program MDGs daerah dari BAPPENAS RI.

Kabupaten Kulon Progo dalam kegiatan monitoring dan evaluasi itu mendapat focus perhatian pada kasus epidemic malaria dimana angkanya hampir menyamai total kasus di DIY yang berarti bahwa penyumbang kasus malaria terbanyak yakni Kabupaten Kulon Progo. Oleh sebab itu perlu kerja keras dari pemangku kepentingan baik pemerintah daerah maupun stakeholder terkait untuk menanggulangi epidemic malaria di Kulon Progo. Disamping kasus malaria tersebut Kulon Progo juga masih mempunyai pekerjaan rumah di kegiatan penangulangan kemiskinan dan unmeet need KB dimana muaranya pada peningkatan kasus HIV/AIDS dan penyimpangan perilaku seksualitas masyarakatnya. Demikian laporan dari rapat kerja evaluasi capaian MDGs di DIY tahun 2013. -inz-