Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo menyelenggarakan rapat dalam rangka membahas program booster Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada Selasa (09/02/2021). Dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Ir. R.M. Astungkoro, M.Hum, rapat tersebut juga dihadiri oleh beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah, serta Dr. Bambang Suwignyo, Ph.D,.

Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kalibiru tersebut membahas tentang masalah kemiskinan tahun 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kulon Progo (BPS), disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), diperoleh adanya perbedaan angka sebanyak 0,68% yaitu data tingkat kemiskinan dari BPS senilai 18,01% dan DTKS senilai 18,69%. Dapat dilihat data yang diperoleh dari DTKS cenderung lebih besar dari data yang diperoleh BPS. Tidak hanya itu, basis data yang diambil oleh kedua OPD tersebut juga berbeda, dimana data yang diperoleh BPS berdasarkan Per Kepala Keluarga/ Per KK. Sedangkan data yang diambil oleh DTKS adalah per Rumah Tangga/ Per RT.

Dengan adanya perbedaan tersebut, maka diperlukan koordinasi serta pendekatan dalam pengumpulan dan pengolahan data agar memperoleh hasil yang sesuai. Selain itu, dibutuhkan pula kajian antara tahun 2018-2019 untuk peninjauan lebih jauh mengenai faktor- faktor yang memengaruhi penurunan tingkat kemisikinan. Tidak hanya itu, diperlukan juga pendataan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi naiknya kembali tingkat kemiskinan di tahun 2020 lalu, mengingat program Bantuan Sosial telah secara rutin dilaksanakan sehingga dirasa mampu menanggulangi kemiskinan secara signifikan.

Pada rapat tersebut juga disampaikan bahwa program booster yang diprakarsai oleh Dr Bambang Suwignyo, Ph.D,., mempunyai 4 (empat) pendekatan, yaitu: regulation approach, substantial approach, technical approach dan jalan tengah (by program). Pendekatan dalam program booster tersebut diharapkan mampu dilaksanakan secara terstruktur, dan dapat menurunkan angka kemiskinan khususnya di Kabupaten Kulon Progo di masa yang akan datang.